Tenaga kependidikan non-PNS akan menerima bantuan Rp 1,8 juta, lihat syarat dan mekanisme pencairan

Pemerintah secara resmi meluncurkan program subsidi upah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS.

Bantuan yang diberikan diperkirakan sebesar Rp. 1,8 juta dan disalurkan ke 2.034 juta PTK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan, tenaga kependidikan harus memenuhi beberapa kriteria

untuk bisa mendapatkan subsidi upah.

Baca Juga: Sah, Guru dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Terima Bantuan Pemerintah Rp 1,8 Juta

Kriteria tersebut adalah berstatus WNI, bukan PNS, berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, tidak mendapat subsidi gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, dan belum memiliki Kartu Prakerja hingga 1 Oktober 2020.

“Alasannya kesejahteraan itu adil dan tidak tumpang tindih. Tidak ada yang mendapat banyak bantuan, jadi yang lain tidak mendapatkan apapun. Ini kriterianya sederhana,” jelas Nadiem saat memperkenalkan dukungan subsidi upah TKP non-PNS di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (17/11/2020).

Nadiem menjelaskan, pencairan uang bantuan negara akan disalurkan pada akhir November.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan ke dalam email Anda.
email pendaftaran

Untuk dapat menerima bantuan tersebut, Kemendikbud membuat rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU.

Untuk mengetahui status pencairan dukungan, rekening bank dan lokasi cabang bank

penyalur PTK, Anda dapat mengakses halaman info.gtk.kemdikbud.go.id atau database Dikti di pddikti.kemdikbud.go. Saya akan.

Proses distribusi mengharuskan PTK untuk pergi ke bank penyalur untuk mengaktifkan rekening.

PTK harus membawa dokumen yang diperlukan dan menyerahkannya kepada petugas bank penyalur untuk diperiksa.

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id

Rate this post